Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan konsepsi Hak Asasi Manusia Tersangka melalui pranata Praperadilan oleh Setya Novanto. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka, menggunakan pendekatan kasus dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengajuan Praperadilan oleh Pemohon (Setya Novanto) terhadap penetapan status Tersangka oleh Termohon yakni Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang diputus oleh Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel yang pada pokoknya menyatakan penetapan Tersangka terhadap Pemohon (Setya Novanto) berdasarkan Surat Nomor 310/23/07/2017 tertanggal 18 Juli 2017 adalah tidak sah. Terhadap putusan tersebut, penulis berpendapat bahwa KPK menetapkan Pemohon (Setya Novanto) sebagai Tersangka tanpa melalui penyelidikan dan penyidikan, KPK juga menyatakan telah memiliki bukti permulaan yang cukup serta adanya 2 (dua) alat bukti yang sah namun diperoleh bukan melalui serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap Pemohon (Setya Novanto) melainkan diperoleh dari perkara lain dan KPK melakukan pencegahan terhadap Pemohon untuk tidak bepergian ke luar negeri dalam kapasitas Pemohon sebagai Tersangka masih diragukan. Nampak jelas jika Penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah menghiraukan filosofi pembentukan KUHAP yang menempatkan seorang Tersangka dalam posisi dan kedudukan yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan melalui depresiasi asas Praduga Tak Bersalah. Kata Kunci: Praperadilan, Hak Asasi Manusia, Tersangka.