Perkembangan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) di Indonesia menghadirkan kemudahan akses pembiayaan, termasuk fitur seperti Spaylater. Namun, kemajuan tersebut diikuti risiko kejahatan siber berupa penyalahgunaan dan pembobolan fasilitas kredit tanpa persetujuan pemilik akun. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis bentuk penyelenggaraan LPBBTI ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan (2) mengkaji pertanggungjawaban hukum para pihak dalam kasus pembobolan dana kredit Spaylater.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022, POJK Nomor 40 Tahun 2024, serta peraturan terkait perlindungan data pribadi serta bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun LPBBTI diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, perjanjian elektronik Spaylater masih memuat klausula baku yang memindahkan seluruh risiko keamanan akun kepada pengguna secara sepihak, berpotensi melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) huruf a dan batal demi hukum menurut Pasal 18 ayat (3). konsumen tetap dibebani kewajiban membayar meski transaksi dilakukan pihak lain secara ilegal, sementara penyelenggara tidak bertanggung jawab. Pelaku usaha seharusnya menanggung kerugian karena kendali sistem keamanan berada pada penyedia layanan sebagaimana Pasal 19 UU PK.