Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana korupsi serta kesesuaian mekanisme perampasan aset korporasi tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi dengan perspektif keadilan dalam hukum pidana Indonesia, melalui studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif denganpendekatan kasus dan analisis kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun lebih dari dua puluh korporasi terbukti berperan aktif sebagai instrumen kejahatan dalam skema korupsi senilai lebih dari Rp300 triliun, tidak satu pun di antaranya didudukkan sebagai terdakwa. Doktrin identifikasi diterapkan secara terbalik hanya untukmenjangkau individu pengendali, bukan untuk membebankan pertanggungjawaban kepada korporasi. Keabsenan ini bukan disebabkan oleh ketiadaan norma, melainkan oleh budaya hukum penuntutan yang masih bersifat individualistis. Adapun perampasan aset korporasitanpa pertanggungjawaban pidana korporasi secara formal telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, namun secara substantif masih bersifat parsial karena aset korporasi dirampas tanpa prosedur pembelaan yang memadai, korporasi diperlakukan secara inkonsisten sebagai objek perampasan tetapi bukan sebagai subjek pertanggungjawaban pidana, dan seluruh korporasi yang menikmati keuntungan dari skema korupsi tidak menanggung kewajiban pemulihan kerugian negara.