ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan seorang kepala desa dalam pengelolaan keuangan Pemerintahan Desa dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Palur dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat diskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data sekunder adalah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor 71/Pid.SusTPK/2016/PN Smg, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel dan bahan dari internet serta sumber lain yang terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumen untuk memperoleh landasan teori yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini mengambil studi kasus Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg karena perkara ini memiliki fokus permasalahan hukum yang dapat dilihat dari Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara yaitu penyalahgunaan wewenang jabatan dalam pemerintahan desa yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan bahwa Kepala Desa Palur periode 2007-2013 dan 2013-2018 telah terbukti tidak melibatkan perangkat desa dan menyalahgunakan kekuasaanya untuk kepentingan pribadi sehingga hal tersebut melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan pada perkara dengan Nomor Putusan 71/Pid.Sus-Tpk/2016/PN Smg, Majelis hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang dianggap bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Kepala Desa, Pemerintahan Desa