Perempuan penyandang disabilitas menghadapi diskriminasi berlapis akibat interseksi gender dan disabilitas, menjadikan mereka sangat rentan terhadap kekerasan seksual. CATAHU Komnas Perempuan tahun 2024 mencatat 163 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan penyandang disabilitas, dengan kelompok disabilitas mental sebagai yang paling terdampak. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses collaborative governance dalam penanganan perempuan disabilitas korban kekerasan seksual di Indonesia, mengidentifikasi dimensi-dimensi kolaborasi yang terwujud, serta memetakan hambatan yang terjadi dalam proses tersebut.Penelitian menggunakan metode systematic literature review terhadap 18 artikel ilmiah dengan sumber data jurnal-jurnal ilmiah dari Publish or Perish dan Google Scholar tahun 2019–2024. Analisis didasarkan pada teori collaborative governance Ansell dan Gash (2007) serta kerangka integratif Emerson dan Nabatchi (2011). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses collaborative governance dalam penanganan perempuan disabilitas korban kekerasan seksual belum berjalan optimal. Kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan lembaga hukum telah terbentuk namun masih bersifat parsial. Dimensi-dimensi collaborative governance seperti kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaborasi telah muncul tetapi belum terimplementasi secara maksimal. Hambatan yang ditemukan bersifat multidimensi dan saling memperkuat, meliputi hambatan struktural-kelembagaan, hukum dan kebijakan, keterbatasan sumber daya, stigma sosial-budaya, aksesibilitas komunikasi, serta rendahnya kapasitas aktor. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan sinergi antar aktor dan kebijakan yang inklusif serta responsif terhadap kebutuhan perempuan penyandang disabilitas