Fokus utama penelitian ini bertumpu pada adanya kekaburan serta kekosongan regulasi terkait akuntabilitas hukum pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), khususnya dalam membedakan antara kerugian sebagai risiko bisnis dan kerugian akibat kesalahan hukum. Regulasi yang ada belum mampu memberikan batasan yang tegas untuk memisahkan antara kerugian yang timbul akibat risiko bisnis dengan kerugian yang dipicu oleh pelanggaran hukum.. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR) dalam menilai pertanggungjawaban hukum pengurus BUMDes Serang Makmur Sejahtera, serta merumuskan konsep perlindungan hukum yang relevan bagi pengurus dalam pengambilan keputusan bisnis. Metode yang diterapkan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual. Peneliti mengandalkan sumber bahan hukum primer, sekunder, serta tersier sebagai fondasi pustaka. Selanjutnya, proses analisis dilakukan dengan menelaah regulasi yang berlaku, doktrin-doktrin hukum, serta mengelaborasikan dengan konsep fiduciary duty dan teori pertanggungjawaban hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BUMDes telah diakui sebagai badan hukum, pengaturan mengenai standar pertanggungjawaban pengurusnya belum diatur secara jelas dan komprehensif dalam peraturan perundang-undangan. Penerapan prinsip Business Judgment Rule dapat digunakan sebagai pendekatan konseptual untuk menilai apakah pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban atau justru memperoleh perlindungan hukum. Prinsip ini memberikan perlindungan sepanjang keputusan diambil didasari oleh itikad baik, kehati-hatian, serta tidak didasari oleh adanya benturan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi atau penafsiran progresif untuk mengakomodasi prinsip Business Judgment Rule dalam pengelolaan BUMDes guna menciptakan kepastian dan perlindungan hukum yang proporsional bagi pengurus.