Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum beserta Peraturan Bupati Blora Nomor 37 Tahun 2020 sebagai aturan pelaksanaannya terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Blora, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Permasalahan penelitian bermula dari masih ditemukannya pelanggaran terhadap ketentuan zonasi dan jam operasional PKL meskipun pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya penertiban. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora, Dinas Perdagangan Kabupaten Blora, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora, serta Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Blora, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda tersebut belum berjalan optimal. Hal ini dipengaruhi oleh terbatasnya sumber daya aparatur pelaksana, rendahnya tingkat terpenuhinya sebagian PKL terhadap ketentuan zonasi dan jam operasional, serta kurang efektifnya kebijakan komunikasi kepada masyarakat. Selain itu, faktor sosial dan ekonomi juga mempengaruhi keberlangsungan aktivitas PKL di kawasan yang seharusnya ditertibkan. Penelitian ini mengimplikasikan perlunya peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, penguatan sosialisasi kebijakan, serta penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan agar implementasi kebijakan umum dapat berjalan lebih efektif.