Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis nilai kekuatan pembuktian (bewijs kracht) dari keterangan yang diberikan oleh pihak yang bukan ahli kedokteran kehakiman dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian, serta untuk menilai terpenuhinya parameter alat bukti (bewijs middelen) dalam pertimbangan judex factie pada Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN.Kdl. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis dengan metode deduktif guna memperoleh kesimpulan yang sistematis dan logis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan yang diberikan oleh pihak yang tidak memiliki keahlian dalam bidang kedokteran kehakiman tetap memiliki nilai pembuktian dalam proses peradilan pidana, meskipun kekuatan pembuktiannya tidak setara dengan keterangan ahli forensik. Nilai pembuktian tersebut bersifat bebas dan sangat bergantung pada penilaian hakim, yang dalam hal ini harus mempertimbangkan aspek relevansi, konsistensi, serta keterkaitannya dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan. Dalam perkara a quo, terdapat dua visum et repertum yang disusun oleh pihak dengan latar belakang keahlian yang berbeda, sehingga hakim melakukan penilaian secara komprehensif dan menyeluruh terhadap kedua alat bukti tersebut. Pertimbangan judex factie menunjukkan bahwa parameter bewijs middelen telah terpenuhi, karena putusan didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, saling berkaitan, serta mampu menumbuhkan keyakinan hakim. Dengan demikian, meskipun keterangan non-ahli memiliki keterbatasan, keberadaannya tetap dapat memperkuat pembuktian sepanjang didukung oleh alat bukti lain dan dinilai secara cermat untuk mencapai kebenaran materiil.