Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akta hibah wasiat yang mengandung ketentuan bertentangan dengan legitime portie ahli waris serta mengkaji peran dan tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan, pembuatan, dan pengesahan akta hibah wasiat yang tidak memenuhi ketentuan legitime portie, meliputi aspek hukum dan etika profesi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan kasus yang difokuskan pada analisis putusan Pengadilan Negeri Surakarta. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan metode deduksi melalui penalaran silogisme untuk menghubungkan norma dan fakta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Wasiat Nomor 08 tanggal 7 Februari 2020 dinyatakan tidak sah secara hukum karena mengandung tiga pelanggaran. Penghibahwasiatan atas harta bersama kepada istri kedua, bertentangan dengan Pasal 966 KUHPerdata, pembagian harta dalam surat wasiat yang mengabaikan hak mutlak (legitieme portie) ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 913 dan Pasal 914 KUHPerdata, dan memberikan bagian kepada istri kedua yang melampaui batas maksimal menurut Pasal 852a KUHPerdata. Kemudian Notaris yang membuat akta wasiat terbukti lalai karena tidak meneliti status kepemilikan harta yang diwasiatkan, tidak melakukan perhitungan legitime portie, dan mengabaikan pembatasan bagian yang dapat diberikan kepada istri kedua, sehingga menimbulkan tanggung jawab administratif berdasarkan ketentuan jabatan notaris dan tanggung jawab perdata.