Penelitian hukum ini membahas bagaimana pengaturan hak atas kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, terkhusus pada demonstrasi dan kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam penegakan hak atas kebebasan menyampaikan pendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dilatarbelakangi oleh maraknya tindakan represif aparat kepolisian terhadap demonstran mahasiswa dalam berbagai aksi unjuk rasa di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal research) dengan pendekatan perundang-undangan, historis dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakcocokan secara hierarkis pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. serta bahwa Komnas HAM telah menjalankan fungsi-fungsinya sesuai dengan Pasal 76 UU HAM. Namun efektivitasnya terhambat dikarenakan ketiadaan kewenangan quasi-yudisial, produk Standar Norma dan Peraturan (SNP) yang tidak mengikat, serta rekomendasi yang kerap tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan perombakan dalam tubuh Komnas HAM supaya pengusutan kasus pelanggaran HAM dapat berjalan dengan maksimal.