Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penggunaan alat bukti petunjuk dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung ketika mengabulkan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam perkara pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor 626 K/Pid/2022. Penelitian ini juga menilai kesesuaian pertimbangan tersebut dengan Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar diterimanya kasasi atas putusan bebas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan alat bukti petunjuk oleh Mahkamah Agung telah sesuai dengan Pasal 188 KUHAP dan prinsip pembuktian dalam doktrin bewijskracht. Alat bukti petunjuk tidak digunakan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, melainkan sebagai alat bukti pelengkap yang menghubungkan dan memperkuat alat bukti lain yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat. Selain itu, pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menerima kasasi juga telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP karena putusan bebas oleh judex facti terjadi akibat kesalahan penerapan hukum pembuktian, khususnya dalam menilai alat bukti petunjuk. Dengan demikian, penerimaan kasasi oleh Mahkamah Agung merupakan bentuk koreksi terhadap kesalahan penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama guna menjaga kepastian hukum dan mewujudkan keadilan dalam sistem peradilan pidana.