Praktik layanan pinjaman online tanpa agunan fisik menghadirkan risiko hukum tersendiri, sering kali terjadi penyalahgunaan data pribadi debitur oleh pihak penyelenggara sebagai instrumen penagihan utang yang agresif ketika terjadi gagal bayar. Hal ini memunculkan ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum data pribadi yang diserahkan sebagai syarat pinjam meminjam serta pertanggungjawaban hukum debitur, khususnya jika ditinjau dari perspektif hukum perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan kedudukan hukum data diri dalam pinjaman online tanpa agunan serta bentuk pertanggungjawaban debitur yang mengalami gagal bayar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan baku dilakukan melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum data pribadi yang diserahkan debitur bukanlah sebagai agunan atau jaminan pelunasan utang karena tidak bernilai ekonomis dan tidak dapat dieksekusi, melainkan sebatas instrumen administratif untuk verifikasi identitas dan mitigasi risiko. Debitur yang gagal bayar tetap berkewajiban penuh untuk melunasi utang pokok beserta bunga dan denda kepada kreditur. Penggunaan data pribadi tidak dibenarkan untuk penagihan utang, namun debitur yang wanprestasi tetap bertanggung jawab penuh untuk melunasi seluruh kewajibannya sesuai dengan perjanjian