Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis efektivitas implementasi prinsip kehati-hatian dalam siklus penyaluran kredit, serta mengkaji penyalahgunaan prosedur yang kerap terjadi dan menjadi celah bagi oknum internal maupun eksternal.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang serta pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum adalah studi pustaka. Penelitian ini menggunakan teknik analisis metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum menuju yang bersifat khusus. Penelitian ini menganalisis kepatuhan prinsip kehati-hatian sebagai norma hukum mandatori dalam menjaga stabilitas perbankan dan kepercayaan publik. Melalui kasus Bank Mandiri Bukittinggi dan Bank Pembangunan Daerah NTT ditemukan pelanggaran prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Manipulasi data dan penggelembungan pendapatan menjadi permasalahan dalam kredit pada kasus di dua bank tersebut. Penelitian ini  menyimpulkan bahwa pengabaian prinsip kehati-hatian mendegradasi fungsi bank dan mengancam stabilitas sistemik. Secara normatif, optimalisasi regulasi tidak sekadar bertumpu pada pemenuhan formalitas hukum positif, melainkan sangat ditentukan oleh pemenuhan substansi kaidah yang tercermin melalui integritas manajerial, penguatan sistem pengawasan internal, serta eksistensi mekanisme deteksi dini terhadap potensi penyimpangan prosedur. Dengan demikian, efisiensi norma hukum hanya dapat terwujud apabila kepatuhan formal sejalan dengan akuntabilitas tata kelola di tingkat implementasi kebijakan.