Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penggunaan surat palsu dalam pengajuan kredit yang pembuktiannya melibatkan keterangan saksi notaris yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan karena saksi telah meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuktian tindak pidana memakai surat palsu dalam Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Skt serta mengetahui kedudukan keterangan saksi notaris yang dibacakan dalam membentuk keyakinan hakim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus pada Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Skt. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal. Analisis dilakukan secara deduktif silogisme melalui penghubungan premis mayor dan premis minor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian telah memenuhi ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP melalui alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sehingga seluruh unsur Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terbukti. Keterangan saksi notaris yang dibacakan turut dipertimbangkan hakim, namun keyakinan hakim lebih didasarkan pada kesesuaian alat bukti lain yang saling bersesuaian. Kata Kunci: hukum acara pidana, Keterangan yang Dibacakan, pembuktian, saksi notaris, surat palsu.