Penelitian ini membahas legalitas keterangan saksi penyidik dan saksi yang keterangannya dibacakan dalam pembuktian perkara tindak pidana di bidang farmasi, dengan studi kasus Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2024/PN Sby. Terdakwa dalam perkara ini didakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berlogo “LL” yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mengenai legalitas alat bukti keterangan saksi penyidik dan keterangan saksi yang dibacakan, serta apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan saksi penyidik yang hadir langsung dalam persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah memiliki kekuatan pembuktian sah sesuai Pasal 185 KUHAP. Sementara itu, keterangan saksi yang dibacakan juga sah sebagai alat bukti menurut Pasal 162 dan Pasal 185 ayat (5) KUHAP, karena telah memenuhi syarat formil dan materiil. Kedua kesaksian tersebut saling menguatkan dan diperkuat oleh alat bukti lain seperti pengakuan terdakwa, surat, dan barang bukti. Pertimbangan hakim dalam putusan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, di mana hakim menjatuhkan pidana setelah memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dengan demikian, legalitas pembuktian dalam perkara ini dapat dinyatakan sah dan memenuhi prinsip keadilan.