Permukiman merupakan bagian dari lingkungan hunian yang berfungsi sebagai tempat manusia untuk tinggal, berinteraksi, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Permukiman pesisir, secara khusus, memiliki karakteristik lingkungan yang menimbulkan tantangan dalam mewujudkan permukiman yang layak huni. Oleh karena itu, diperlukan penilaian berbasis konsep livability untuk mengevaluasi sejauh mana suatu permukiman mampu memberikan kualitas hidup yang baik bagi penghuninya. Pemerintah Kabupaten Rembang telah melaksanakan program penanganan kawasan kumuh di beberapa wilayah sebagai bagian dari upaya mewujudkan permukiman layak huni, termasuk di permukiman pesisir Kelurahan Tanjungsari. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kelayakan huni permukiman pesisir di Kelurahan Tanjungsari, Kabupaten Rembang. Penilaian kelayakan huni dilakukan berdasarkan tujuh komponen, yaitu ketangguhan bencana, kelayakan fisik hunian, akses terhadap prasarana dan utilitas, ketersediaan fasilitas penunjang, keamanan lingkungan, kondisi ekonomi masyarakat pesisir, dan kondisi sosial budaya masyarakat pesisir. Bobot relatif dari setiap komponen ditentukan berdasarkan penilaian tujuh orang ahli dan dianalisis menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP). Sementara itu, data mengenai komponen kelayakan huni diperoleh melalui observasi lapangan dan penyebaran kuesioner kepada 97 responden. Metode skoring digunakan untuk menilai tingkat kelayakan huni permukiman secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permukiman pesisir di Kelurahan Tanjungsari memperoleh skor kelayakan huni sebesar 81,46%, sehingga termasuk dalam kategori layak huni. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar aspek kelayakan huni telah terpenuhi dengan baik. Temuan ini mengindikasikan bahwa intervensi pemerintah telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kelayakan huni permukiman, terutama melalui penyediaan infrastruktur dasar. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan peningkatan, antara lain ketangguhan bencana, ketersediaan ruang terbuka hijau, jaringan listrik, transportasi umum, fasilitas penunjang bagi nelayan, layanan keamanan lingkungan, serta partisipasi masyarakat.