Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dalam rangka pemenuhan hak-hak pekerja alih daya (outsourcing) di Kabupaten Boyolali, serta mengidentifikasi kendala yang dialami oleh pegawai pengawas. Praktik sistem alih daya kerap menimbulkan permasalahan terkait pemenuhan hak pekerja, khususnya pada aspek pengupahan dan upah lembur, sehingga perlu adanya pengawasan ketenagakerjaan yang optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif, serta menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan melalui pemeriksaan pertama, pemeriksaan berkala, dan pemeriksaan khusus. Dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala fundamental, yaitu kurangnya jumlah pegawai pengawas, tidak adanya fasilitas kendaraan dinas, kurangnya dana operasional, dan adanya perubahan regulasi yang cukup sering. Sebagai kesimpulan, diperlukan penambahan kuota pegawai pengawas, penyediaan sarana transportasi dinas, penambahan dana operasional, dan pembuatan regulasi terhadap alih daya yang berjangka panjang guna menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja secara optimal.