Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) keabsahan klausula eksonerasi "kehilangan bukan tanggung jawab kami" dalam perjanjian parkir berdasarkan KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; (2) mengkaji tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan atau kerusakan kendaraan berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan bersifat preskriptif. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan jurnal ilmiah yang relevan, selanjutnya akan dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) klausula eksonerasi dalam perjanjian parkir tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerdata, bertentangan dengan Pasal 1694 jo. Pasal 1706 KUHPerdata, serta melanggar larangan Pasal 18 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3) UUPK, sehingga dinyatakan batal demi hukum; (2) tanggung jawab pengelola parkir tetap melekat meskipun klausula eksonerasi tercantum, sebagaimana ditegaskan secara konsisten dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416 K/Pdt/1985, 2078 K/Pdt/2009, 2157 K/Pdt/2010, dan 2902 K/Pdt/2011, dengan ganti rugi yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata maupun Pasal 19 UUPK.