Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi konsumen pengguna uang elektronik (e-money) menurut peraturan perundang-undangan.  Serta untuk mengetahui penyelesaian masalah apabila terjadi hal yang merugikan konsumen penggunan uang elektronik (e-money). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif. Jenis dan sumber data menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan (library research), dan teknik analisis data adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen pengguna uang elektronik dalam transaksi non tunai telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Peraturan tersebut mengatur kewajiban penyelenggara untuk memberikan informasi yang benar, menjamin keamanan sistem pembayaran, melindungi dana dan data konsumen, menangani pengaduan, serta memberikan ganti rugi atas kerugian akibat kesalahan atau kelalaiannya. Namun, implementasinya belum optimal karena masih terdapat ketidakkonsistenan dalam penyelesaian pengaduan, kurangnya transparansi proses investigasi, serta belum terpenuhinya hak konsumen untuk memperoleh ganti rugi. Penyelesaian sengketa pada umumnya dilakukan melalui mekanisme pengaduan kepada penerbit, tetapi efektivitasnya masih bergantung pada komitmen penerbit dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara profesional, transparan, dan tepat waktu.