Faisal Luqman Hakim, Adi Sulistiyono, Pujiyono Suwadi, 2025. Rekonstruksi Sistem Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan. Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bahwa sistem hukum perlindungan konsumen dalam transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) belum mewujudkan kepastian hukum dan keadilan serta melakukan rekonstruksi sistem hukum perlindungan konsumen dalam transaksi PMSE agar dapat mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan sifat penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus konsumen yang mengalami kerugian dalam PMSE, putusan badan peradilan dan peraturan perundang-undangan, serta perbandingan hukum. Teori yang digunakan adalah teori sistem hukum, teori kepastian hukum, dan teori keadilan untuk melakukan analisis secara kualitatif deskriptif dikaitkan dengan data primer dan data sekunder serta bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang dikumpulkan kemudian disederhanakan dan disajikan dalam uraian dan tabel sehingga menghasilkan kesimpulan.Hasil penelitian dalam disertasi ini adalah sistem hukum perlindungan konsumen PMSE di Indonesia belum dapat mewujudkan kepastian hukum dan keadilan karena dari aspek struktur hukum aparatur penegak hukum belum mempunyai kompetensi dan pemahaman yang memadai mengenai isu hukum. Dari aspek substansi hukum belum mempunyai aturan yang jelas mengenai kontrak elektronik, sistem pembayaran yang belum aman, layanan logistik yang belum memadai, layanan aduan bagi konsumen yang belum responsif, sistem pemberian ganti rugi belum jelas, dan penyelesaian sengketa yang belum efektif. Dari aspek budaya hukum, aparatur penegak hukum belum mempunyai kompetensi yang memadai dan pelaku usaha belum mempunyai kesadaran tanggung jawab memberikan ganti kerugian kepada konsumen, sedangkan konsumen belum mengetahui upaya hukum apa saja yang bisa dilakukan untuk mempertahankan hak-haknya terhadap pelaku usaha. Perlunya melakukan rekonstruksi terhadap aspek struktur hukum yaitu, persyaratan aparatur penegak hukum perlindungan konsumen (Pasal 49) dan hukum acara (Pasal 54 dan Pasal 56) UU Nomor 8 Tahun 1999 jo. Pasal 11 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 72 Tahun 2020 dan aspek substansi hukum,yaitu Pasal 65 UU Nomor 7 Tahun 2014 jo. tentang kontrak elektronik (Pasal 44), sistem pembayaran (Pasal 61), layanan logistik (Pasal 64), layanan aduan konsumen (Pasal 27), dan penyelesaian sengketa (Pasal 72) PP Nomor 80 Tahun 2019, serta rekonstruksi budaya hukum internal dan eksternal.Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah diperlukan upaya melakukan rekonstruksi terhadal pasal-pasal yang ada dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Selain itu perlu untuk melakukan pemberdayaan kepada aparatur penegak hukum perlindungan konsumen serta pemberdayaan kepada konsumen dan pelaku usaha.