Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan wujud dari transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada tahun 2025, capaian aktivasi IKD di Kota Yogyakarta mencapai angka 14%. Namun, angka tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan target nasional yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 30%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi IKD sebagai bagian dari electronic government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta serta faktor penghambat dari pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber datanya yang berasal dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan model dari Miles dan Huberman dan divalidasi melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member checking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta belum berjalan secara optimal, hal tersebut mengacu pada teori keberhasilan implementasi electronic government menurut Richardus Eko Indrajit, yaitu elemen support, capacity, dan value. Pada indikator support dan capacity, implementasi IKD cukup berjalan dengan baik sedangkan pada indikator value IKD kurang berjalan dengan baik dikarenakan manfaat tersebut masih belum dirasakan secara penuh oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari dinas untuk dapat memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait fungsi dan manfaat dari aplikasi IKD agar aplikasi tersebut tidak hanya sebatas digunakan sebagai media penyimpan dokumen kependudukan saja.