Perkembangan layanan Buy Now Pay Later (BNPL) telah menciptakan hubungan hukum yang melibatkan konsumen, merchant, dan penyedia layanan BNPL dalam satu rangkaian transaksi. Karakter transaksi tersebut menimbulkan persoalan hukum ketika merchant melakukan wanprestasi, sementara konsumen tetap dibebani kewajiban membayar cicilan kepada penyedia BNPL. Hukum positif Indonesia telah mengatur hubungan hukum masing-masing pihak, namun belum secara eksplisit mengatur pembagian tanggung jawab dalam transaksi multipihak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara konsumen, merchant, dan penyedia layanan BNPL berdasarkan hukum positif Indonesia serta menganalisis tanggung jawab hukum penyedia layanan BNPL terhadap konsumen atas wanprestasi merchant. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis menggunakan metode penalaran hukum (legal reasoning). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, hubungan hukum dalam layanan BNPL terdiri atas tiga hubungan hukum yang berbeda, yaitu hubungan jual beli antara konsumen dan merchant berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata, hubungan pembiayaan antara konsumen dan penyedia layanan BNPL berdasarkan perjanjian pembiayaan, serta hubungan kerja sama antara merchant dan penyedia layanan BNPL berdasarkan perjanjian kerja sama. Kedua, berdasarkan KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, POJK Nomor 32 Tahun 2025, dan POJK Nomor 22 Tahun 2023, belum terdapat pengaturan yang secara tegas membebankan tanggung jawab kepada penyedia layanan BNPL atas kerugian konsumen yang timbul akibat wanprestasi merchant. Hukum positif Indonesia juga belum mengatur mekanisme pembagian tanggung jawab dalam transaksi BNPL yang melibatkan lebih dari satu pelaku usaha, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen ketika merchant melakukan wanprestasi.