Reva Winaldo Sambodo Putro, Hartiwiningsih, Noor Saptanti, 2026. Analisis sistem operasional dan birokrasi Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen atas sertipikat ganda dalam proses pendaftaran hak tanggungan. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem operasional dan birokrasi Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 03947 Desa Tunggul yang mengakibatkan sertipikat ganda beserta implikasinya terhadap proses Hak Tanggungan dan penyelesaiannya, serta menganalisis tanggung jawab hukum kantor pertanahan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses pembebanan Hak Tanggungan atas tanah yang kemudian diketahui memiliki sertipikat ganda. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang didukung oleh data hasil wawancara. Analisis dilakukan menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan Teori Pertanggungjawaban Hukum Hans Kelsen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya sertipikat ganda pada Sertipikat Hak Milik Nomor 03947 Desa Tunggul Kabupaten Sragen disebabkan oleh belum optimalnya sistem operasional dan birokrasi pendaftaran tanah, khususnya pada tahap verifikasi data fisik, data yuridis, serta integrasi arsip pertanahan lama dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sehingga mengakibatkan terbitnya dua sertipikat pada objek tanah yang sama dan menghambat proses roya Hak Tanggungan. Penyelesaian dilakukan melalui mekanisme administratif berupa penghentian sementara pelayanan, penelitian dokumen, mediasi, pemblokiran, dan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 00750 dengan tetap mempertahankan Sertipikat Hak Milik Nomor 03947 berdasarkan pertimbangan perlindungan terhadap kepastian hukum dan kepentingan kreditur sebagai pihak ketiga yang beritikad baik. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa tanggung jawab Kantor Pertanahan dalam perkara ini meliputi tanggung jawab preventif atas kegagalan mendeteksi sertipikat yang telah ada sebelumnya dan tanggung jawab korektif setelah sertipikat ganda ditemukan melalui penghentian pelayanan, penelitian data pertanahan, dan penentuan penyelesaian berdasarkan kewenangan hukum juga menyimpulkan bahwa PPAT tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara administratif, perdata, maupun etik profesi karena telah melaksanakan seluruh kewajiban jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan sumber permasalahan terletak pada kelemahan sistem administrasi pertanahan yang belum mampu menjamin akurasi data dan mencegah terjadinya sertipikat ganda. Oleh karena itu, x diperlukan penguatan sistem verifikasi dan integrasi data pertanahan serta peningkatan koordinasi dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah guna mewujudkan kepastian hukum dan mencegah terulangnya permasalahan serupa.