Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidaktepatan penjatuhan pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021 serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban hukum korporasi dalam tindak pidana illegal mining. Permasalahan penelitian berangkat dari tidak dicantumkannya kewajiban reklamasi atau pemulihan lingkungan dalam amar putusan, meskipun korporasi terbukti melakukan kegiatan pertambangan ilegal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kondisi tersebut menimbulkan legal gap antara ketentuan hukum lingkungan dengan implementasi penegakan hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum lebih berorientasi pada penghukuman melalui pidana denda dan perampasan aset tanpa mengakomodasi kewajiban pemulihan lingkungan. Akibatnya, penjatuhan pidana oleh hakim belum mencerminkan pertanggungjawaban hukum korporasi secara menyeluruh karena tidak membebankan kewajiban reklamasi atau pemulihan lingkungan. Tidak dicantumkannya kewajiban tersebut menimbulkan legal gap yang berdampak pada belum optimalnya penerapan prinsip polluter pays principle, belum terwujudnya keadilan ekologis (ecological justice), serta belum efektifnya perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal mining seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mengintegrasikan kewajiban pemulihan lingkungan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana korporasi guna mewujudkan keadilan ekologis dan pembangunan berkelanjutan.