Maulia Siti Aisah. V0723048. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) dalam Pengelolaan Data Kasus Kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surakarta. Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi, Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2026. Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mendorong perlunya sistem informasi yang mampu mendukung pengelolaan data kasus secara tertib, akurat, dan terintegrasi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengembangkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) sebagai sistem informasi nasional untuk pencatatan, pelaporan, dan pemantauan penanganan kasus kekerasan. Pada awal tahun 2026, SIMFONI-PPA mengalami pembaruan dari versi 2 ke versi 3 yang menerapkan pendekatan manajemen kasus kolaboratif melalui pembagian peran pengguna dalam setiap tahapan penanganan kasus. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan SIMFONI-PPA versi 3 dalam pengelolaan data kasus kekerasan di UPTD PPA Kota Surakarta serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi non-partisipatif, wawancara semiterstruktur dengan lima narasumber, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIMFONI-PPA versi 3 telah diterapkan sebagai sistem informasi berbasis web yang melibatkan lima peran pengguna aktif, yaitu penerima pengaduan, koordinator kasus, manajer kasus, pendamping kasus, dan admin. Pengelolaan data kasus dilakukan melalui tahapan penerimaan pengaduan, identifikasi, asesmen, perencanaan layanan, implementasi layanan, peninjauan kasus, hingga penutupan kasus secara terstruktur berdasarkan pendekatan manajemen kasus kolaboratif. Kendala yang ditemukan meliputi keterlambatan penginputan data kasus akibat prioritas penanganan langsung di lapangan, lambatnya akses jaringan dan gangguan server, belum tersedianya fitur notifikasi antarpengguna untuk pemantauan tahapan kasus, serta belum tersedia fitur rekap data hingga tingkat kecamatan dan kelurahan yang mengakibatkan duplikasi pencatatan manual sebagai data pendukung.