Tindak pidana Narkotika terdiri dari penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap Narkotika. Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Garda terdepan dalam penanganan kasus tindak pidana Narkotika adalah penyidik, yakni penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN). Implementasi penanganan tindak pidana Narkotika masih terdapat permasalahan antara Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak tepat sasaran dalam pengenaannya. Perbedaan penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika berakibat tidak tercapainya kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asas kepastian hukum oleh penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder yang dianalisis dengan metode penalaran logika deduktif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Untuk penunjang bahan hukum, dilakukan wawancara dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana Narkotika belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Implementasi Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam pelaksanaannya masih mengalami permasalahan perbedaan tafsir dan pengenaannya, hal tersebut berimbas pada belum terwujudnya kepastian hukum secara utuh.