Penelitian ini bertujuan menganalisis peran mediator hubungan industrial dalam pembinaan hubungan industrial yang berkaitan dengan peraturan perusahaan serta menganalisis prosedur pembinaan hubungan industrial yang dilakukan mediator hubungan industrial berkaitan dengan peraturan perusahaan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau nondoktrinal dengan pendekatan secara kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan atau studi dokumen. Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dianggap memahami permasalahan hukum yang diteliti. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data serta membaca literatur yang berkaitan dengan penelitian hukum ini serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum. Teknik analisis dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dengan menganalisa data-data serta keterangan yang diperoleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa peran mediator hubungan industrial dalam pembinaan hubungan industrial berkaitan dengan peraturan perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial yaitu memberikan himbauan atau bimbingan hubungan industrial, evaluasi pembinaan hubungan industrial, dan melayani pendampingan pembuatan peraturan perusahaan. Peranan mediator hubungan industrial dalam pembinaan hubungan industrial berkaitan dengan peraturan perusahaan dilakukan ketika terdapat perusahaan yang belum melengkapi persyaratan perindustrialnya dan telah memenuhi ketentuan untuk membuat peraturan perusahaan, yaitu memiliki sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) pegawai. Prosedur pembinaan hubungan industrial yang dilakukan berkaitan dengan pembuatan peraturan perusahaan meliputi identifikasi awal, pembuatan surat pemberitahuan kunjungan, paraf dan persetujuan dari Kepala Dinas, pelaksanaan pembinaan, evaluasi pembinaan, pembuatan laporan kunjungan ke perusahaan, dan pendampingan pembuatan peraturan perusahaan.