Abstrak

Muhammad Adib Afiq., S322008015, Kajian Peraturan PerUndang-Undangan Indonesia Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Mystery Box Pada Marketplace  Di Indonesia, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini menjawab mengenai tinjauan peraturan perUndang-Undangan Indonesia terhadap transaksi jual beli mystery box pada marketplace  di Indonesia, serta perlindungan hukum bagi konsumen terkait transaksi jual beli mystery box di marketplace.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, karena dalam penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum kepustakaan sebagai sumber data penelitian maka penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan atau library research. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perUndang-Undangan. Teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan pendekatan secara analisis kualitatif.

Perjanjian jual beli mystery box  yang ada pada marketplace di Indonesia melanggar Pasal  1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian, lebih tepatnya terkait klausula yang halal. Perjanjian jual beli mystery box  yang ada pada marketplace di Indonesia memenuhi unsur tindak pidana perjudian yang diatur dalam Pasal  303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga perjanjian jual beli mystery box  yang ada pada marketplace di Indonesia tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian mengenai klausula yang halal yang diatur dalam Pasal  1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga tidak terpenuhinya syarat obyektif yang berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum. Perjanjian jual beli mystery box  juga melanggar Pasal  48 ayat (1)  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Belum ada aturan khusus mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur secara langsung mengenai perlindungan perlindungan hukum bagi konsumen. Padahal jika melihat salah satu bentuk transaksi elektronik berupa perjanjian jual beli mystery box  di marketplace shopee yang beberapa kali membuat kekecewaan konsumen dirasa perlu adanya aturan khusus mengenai perlindungan perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi elektronik. Sementara ini aturan mengenai perlindungan perlindungan hukum bagi konsumen masih merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.