Wanprestasi sering kali muncul akibat ketidakjelasan dan ketidakseimbangan dalam isi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), yang sering kali disusun secara sepihak oleh developer. Hal ini berpotensi merugikan konsumen, yang sering kali tidak memiliki ruang untuk bernegosiasi atau memahami sepenuhnya isi perjanjian yang telah ditandatangani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai permasalahan hukum yang dihadapi oleh konsumen dan mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika perlindungan hukum konsumen serta menilai efektivitas perlindungan yang berlaku terhadap wanprestasi developer dalam perjanjian jual beli satuan rumah susun. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, , dan kasus.   Data   yang digunakan  meliputi  bahan  hukum  primer dan sekunder yang  dianalisis secara  deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak yang sering disusun secara sepihak oleh developer menciptakan ketidakseimbangan dalam perlindungan hukum. Meskipun terdapat ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam perjanjian, praktik wanprestasi masih sering terjadi, mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Penegakan hukum melalui jalur litigasi dan non-litigasi menunjukkan hasil yang variatif, dengan beberapa kasus memberikan perlindungan yang efektif, sementara yang lain mengalami kendala dalam proses hukum. Untuk itu, diperlukan peningkatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban developer, serta pembenahan praktik kontraktual agar lebih seimbang dan adil. Di samping itu, akses konsumen terhadap penyelesaian sengketa perlu dipermudah, khususnya dalam hal penyusunan gugatan agar tidak mudah gugur karena alasan administratif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum konsumen menjadi lebih efektif dan mencerminkan asas keadilan serta perlindungan hukum bagi konsumen.