Penelitian Disertasi ini bertujuan untuk menemukan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) satuan rumah susun dengan sistem pre project selling yang selama ini di praktikan dengan menggunakan sudut pandang prinsip keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan kasus (cases approach). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, evaluatif dan eksploratif dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen serta teknik analisis bahan hukum dengan metode penalaran (silogisme) deduktif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Di Indonesia, pre project selling diwadahi oleh suatu Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Dalam PPJB, konsumen seringkali terpaksa menyepakati klausul yang merugikan karena posisi tawar yang lemah, hal ini dikarenakan instrumen yang digunakan pengembang dalam membuat PPJB adalah perjanjian baku yang dibuat pengembang. Dengan pola ini, keadilan yang merupakan dimensi penting dari suatu perjanjian menjadi terabaikan. Padahal, keadilan merupakan hal yang fundamental untuk dijadikan sebagai suatu asas dalam pembentukan kontrak. Hukum harus menjamin bahwa kontrak yang ada memberikan keuntungan yang seimbang bagi tiap pihak melalui negosiasi yang adil (fair bargain). Dalam hal ini, keadilan yang dicita-citakan ini harus dalam kerangka keadilan Pancasila, yaitu memanusiakan manusia secara adil dan beradab sesuai hak asasinya, sehingga konsumen dan pengembang memiliki kedudukan yang proporsional. (2) Dalam pembuatan PPJB, perlindungan konsumen diperlukan agar hak-hak konsumen dapat diakomodir dalam klausula-klausula perjanjian. Oleh sebab itu, diperlukan model perlindungan hukum yang berbasiskan pada keadilan dengan melibatkan pemerintah secara langsung. Intervensi pemerintah diperlukan dalam rangka untuk membuat suatu regulasi yang berorientasi pada perlindungan konsumen. Intervensi negara dalam PPJB ini juga diperlukan sebagai jawaban dari banyaknya praktik pengalihan beban pajak dari pengembang kepada konsumen. Perlindungan ini juga diperlukan dengan memberikan jaminan bagi konsumen dari rumah susun yang sedang dibangun oleh pengembang. Model-model perlindungan konsumen PPJB rumah susun ini tentu diterapkan melalui perbaikan regulasi yang selama ini belum ideal. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan bagi konsumen sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam Pancasila
Kata kunci: Perjanjian Pengikatan Jual Beli; Pre Project Selling; Rumah Susun, Perlindungan Konsumen; Keadilan