Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Surakarta merupakan instansi pemerintah yang menyediakan dan mengelola terkait keterbukaan informasi publik dengan tujuan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut dibentuklah platform layanan informasi publik secara elektronik yaitu melalui website E-PPID yang memungkinkan masyarakat dapat mengakses dan mengajukan permintaan informasi publik yang berkaitan dengan kegiatan dan layanan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Surakarta secara efektif dan efisien. Tujuan dari pengamatan ini untuk mendeskripsikan mengenai sistem pelayanan pengajuan permintaan informasi publik menggunakan EPPID dan mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaanya. Jenis pengamatan yang digunakan dalam pengamatan ini adalah observasi berperan serta, sehingga dapat mengetahui secara detail mengenai prosedur dan aktivitas dalam pengoperasian sistem pelayanan pengajuan permintaan informasi publik menggunakan E-PPID. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta mengkaji dokumen arsip. Hasil yang diperoleh dari pengamatan yang dilakukan yaitu mengenai prosedur pengajuan dan pengelolaan permintaan informasi publik menggunakan E-PPID di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Surakarta. Secara garis besar, kegiatan tersebut dimulai dari pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi melalui website E-PPID kemudian dilakukan pengelolaan oleh petugas informasi. Keberlangsungan sistem pelayanan pengajuan permintaan informasi publik menggunakan E-PPID di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Surakarta didukung oleh komponen sistem yang terdiri atas personil (sumber daya manusia), perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), basis data (database), dan prosedur. Berdasarkan kegiatan tersebut ditemukan kendala yang dihadapi di antaranya: informasi atau dokumen yang diminta tidak tersedia, error pada saat melakukan input formulir, formulir permintaan yang tidak lengkap, tidak terdapat fitur cetak formulir, dan masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan sistem E-PPID dalam mengajukan permintaan informasi publik.
