Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian sistem dan proses penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi. Penelitian ini menemukan bahwa, meskipun Pemerintah Kabupaten telah berupaya menyesuaikan ketentuan dalam regulasi tersebut, masih terdapat beberapa kekurangan, yaitu sering terjadinya error pada web SIPD, tampilan yang berubah tiap bulannya, dan belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis atau baku. Hal ini menyebabkan inkonsisten dan ketidakpastian aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas. Penulis merekomendasikan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkompeten terutama generasi muda serta menyusun dan menerapkan SOP tertulis atau baku. Setelah SOP digunakan, monitoring dan evaluasi berkala juga disarankan untuk memastikan implementasi SOP berjalan dengan baik.