Akta otentik diakui oleh Undang-Undang sebagai alat bukti yang sempurna. Seringkali di temukanya kasus-kasus pemalsuan identitas oleh penghadap yang di gunakan dalam pembuatan akta otentik hal tersebut berdampak serius dan menimbulkan berbagai masalah. Notaris hanya bertugas mencatat data dan informasi yang diberikan oleh penghadap sebagaimana yang diketahui notaris tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan secara materil dan bersifat pasif terhadap keterangan dan identitas yang di sampaikan oleh penghadap, tetapi seringkali notaris di tuduh melakukan pemalsuan dan di mintai pertanggung jawaban jika terjadi sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab notaris terhadap akta otentik yang penghadapnya mempergunakan identitas palsu serta mengkaji upaya yang dapat dilakukan oleh notaris untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas oleh penghadap. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan dua jenis data yaitu data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.

       Bahwa tanggung jawab notaris akan di bebankan kepada notaris yang terbukti melakukan kelalaian. Kelalaian yang di timbulkan oleh penghadap bukan menjadi tanggung jawab notaris. Notaris dapat melakukan upaya pencegahan terhadap pemalsuan identitas oleh penghadap melalui langkah-langkah yang sistematis dan profesional di antaranya adalah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mencocokkan identitas penghadap secara cermat, memperhatika tanda-tanda kecurigaan, dokumentasi saat melakukan proses pembuatan akta dan meminta dokumen tambahan apabila dibutuhkan. Notaris juga dapat Penggunaan alat verifikasi seperti KTP Reader dan peningkatan kompetensi melalui pelatihan.