Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) gaji induk pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Wonogiri. Evaluasi dilakukan berdasarkan kesesuaian dengan Peraturan Bupati Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2021 dan Nomor 87 Tahun 2023, serta praktik di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur telah disusun secara sistematis. Ketidaksesuaian yang ditemukan meliputi keterlambatan dokumen SK CPNS, kesalahan input data oleh operator SIPD, keterbatasan SDM verifikator, beban kerja tinggi Kuasa BUD, serta kesalahan rekening pegawai yang mengakibatkan keterlambatan transfer. Ketidaksesuaian tersebut menjadi dasar ambatan tersebut bersifat administratif dan teknis. Peneliti merekomendasikan penjadwalan bertahap pengajuan SPM-LS, peningkatan pelatihan SDM, validasi rekening otomatis, dan evaluasi berkala agar prosedur dapat lebih efektif dan efisien.