Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengidentifikasi terkait kesesuaian atas Implementasi Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) di PT MITSUBA Tangerang

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum ini dilakukan dengan menganalisis data dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini juga menggunakan pendekatan psikologi hukum dimana bahan hukum berupa observasi dan wawancara serta bahan-bahan pendukung seperti buku, jurnal, dan media elektronik dikaitkan dengan peraturan-peraturan ataupun regulasi untuk kemudian ditelaah dan dilihat kesesuaiannya dengan bahasan yang dibahas didalam penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, UKL-UPL milik PT Mitsuba Indonesia masih belum terdapat kesesuaian dengan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 dalam beberapa hal. Terutama didalam bagian persetujuan teknis yang dirasa sangat penting dalam membangun dan menjalankan suatu perusahaan serta beberapa ketidak sesuaian yang bersifat minor.Kedua, dalam penelitian ini juga dibahas mengenai prinsip pencemar membayar sebagai sebuah prinsip yang vital perannya dalam mengatasi kerusakan lingkungan. Penelitian ini juga membahas bagaimana sistem matrik yang dibuat PT Mitsuba Indonesia sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan serta tanggung jawab PT Mitsuba Indonesia terhadap kerusakan lingkungan sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021.