Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah merevolusi ruang publik dan menggeser interaksi politik ke ranah digital. Media sosial kini menjadi instrumen strategis dalam pembentukan opini publik dan advokasi isu sosial-politik. Dalam konteks ini, Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia menghadapi tantangan baru dalam komunikasi politik digital. Meski bukan organisasi politik, kader-kadernya aktif di berbagai partai, lembaga negara, dan ruang advokasi kebijakan. Penelitian ini memilih Kota Surakarta sebagai lokasi studi kasus karena nilai historis dan strategisnya sebagai pusat gerakan Muhammadiyah sejak awal abad ke-20. Surakarta dikenal sebagai laboratorium politik Muhammadiyah, baik dalam advokasi kebijakan, penggunaan media, maupun pengembangan jaringan kader yang aktif. Karakter historis Surakarta sebagai tuan rumah berbagai forum penting Muhammadiyah, menjadikan kota ini lokus yang sangat relevan untuk menganalisis dinamika komunikasi politik digital Muhammadiyah. Penelitian bertujuan menganalisis bagaimana kader Muhammadiyah Surakarta memaknai ruang publik digital dalam konteks partisipasi politik pada Pemilu 2024, serta strategi komunikasi dan platform digital yang digunakan. Dengan pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui FGD, wawancara mendalam, observasi netnografi, dan analisis dokumen. Hasil menunjukkan kader Muhammadiyah Surakarta memaknai ruang publik digital sebagai sarana strategis edukasi politik berbasis nilai moral. Namun, partisipasi politik kader Muhammadiyah Surakarta di ruang digital bersifat pasif. Kader lebih berperan sebagai silent reader dan content creator yang menyampaikan pesan edukatif ketimbang terlibat dalam diskusi politik aktif atau menjadi advokat nilai secara vokal. Bentuk komunikasi politik di ruang publik digital kader Muhammadiyah Surakarta bersifat reaktif, defensif, dan berbasis prinsip tabayun. Sikap ini dipengaruhi oleh komitmen terhadap netralitas politik organisasi serta kekhawatiran terhadap polarisasi internal. Hal ini membatasi inovasi narasi politik kader, sehingga kurang optimal dalam memengaruhi agenda politik nasional. Sikap pasif ini menimbulkan persepsi ambivalen, di satu sisi Muhammadiyah dinilai konsisten menjaga moral etika komunikasi dan netralitas, namun di sisi lain dianggap kurang progresif dalam merespons dinamika politik digital. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas komunikasi politik digital kader agar lebih adaptif terhadap dinamika ruang digital tanpa meninggalkan prinsip moderasi dan netralitas. Studi ini juga berkontribusi pada pemahaman komunikasi politik organisasi masyarakat sipil berbasis agama di era digital, serta menawarkan model analisis lokal yang relevan untuk konteks nasional.