Cakupan kepemilikan akta perkawinan di Kota Semarang masih belum optimal meskipun telah terdapat kebijakan dan upaya peningkatan dari pemerintah daerah. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen akta perkawinan serta kurangnya literasi digital menjadi kendala utama yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pencatatan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kebijakan penerbitan akta perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis menggunakan teori strategi pemerintahan Geoff Mulgan yang mencakup dimensi tujuan, lingkungan, pengarahan, tindakan, dan pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi pengarahan dan pembelajaran tergolong baik, sementara tiga dimensi lainnya yaitu tujuan, lingkungan, dan tindakan tergolong tidak baik. Perlu adanya penyebarluasan informasi terkait akta perkawinan, inovasi pelayanan dengan penambahan fitur layanan yang lebih fleksibel untuk memudahkan masyarakat dalam pencatatan perkawinan, dan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga proses penerbitannya menjadi lebih efektif, efisien, dan dapat meningkatkan cakupan kepemilikan akta perkawinan.