Akta kematian merupakan salah satu dokumen kependudukan yang harus diterbitkan ketika terdapat Warga Negara Indonesia yang telah meninggal dunia. Berdirinya Mal Pelayanan Publik diharapkan mampu memudahkan masyarakat dalam memperoleh akses layanan publik khususnya pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelayanan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III mencakup empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta mengetahui faktor mendorong dan faktor penghambat penerbitan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar melalui Mal Pelayanan Publik. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan sifat deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaannya belum berjalan baik pada indikator komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Faktor Pendorong penerbitan akta kematian di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Karanganyar adalah proses cepat, layanan terpadu, dan lokasi yang dekat. Sementara itu, faktor penghambat meliputi rendahnya tingkat kesadaran, keterbatasan informasi, jam operasional terbatas, dan terbatasanya sumber daya manusia. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perbaikan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Mal Pelayanan Publik.