Permasalahan kependudukan di Indonesia, seperti pernikahan dini, ketimpangan usia produktif, urbanisasi, serta potensi bonus demografi menuntut adanya pendidikan kependudukan bagi generasi muda. Undang-Undang Nomor. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Peraturan Pemerintah Nomor. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga mendorong lahirnya Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) sebagai respons strategis melalui pendidikan formal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi dan hambatan SSK di Kota Surakarta, khususnya di SMP Negeri 14 Surakarta. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SSK belum optimal, terutama dalam hal komunikasi meliputi penyampaian alur birokrasi, kejelasan indikator, dan konsistensi materi. Variabel disposisi juga belum memenuhi, khususnya terkait pemberian insentif. Terdapat hambatan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya urgensi dan pemahaman sekolah terhadap indikator program, kondisi lingkungan sekolah, konsistensi penyampaian materi kependudukan, teknik pendekatan dengan siswa, dan komunikasi terkait birokrasi. Penelitian ini menegaskan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan implementasi. Secara teoretis, studi ini memperkaya kajian implementasi kebijakan pendidikan kependudukan dan menjadi referensi untuk penguatan program SSK.