Perkawinan usia dini telah menjadi perhatian bagi pemerintah, tak terkecuali oleh Mahkaman Konstistusi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan Putusan MK No. 22/PUU-XV Tahun 2017 Tentang Batasan Usia Perkawinan terhadap angka pernikahan usia dini di Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris dengan sifat kualitatif deskriptif. Pendekatan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK No. 22/PUU-XV Tahun 2017 adalah produk hukum yang wajib ditaati, sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 5 Tahun 2019 sebagai pedoman hakim dalam memeriksa dan memperketat permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonogiri. Penggunaan Perma sebagai rujukan hakim merupakan salah satu bentuk pengimplementasian Putusan MK dalam melindungi hak anak. Hadirnya Putusan MK yang ditindaklanjuti melalui Perma No. 5 Tahun 2019 merupakan salah satu upaya menurunkan angka pernikahan usia dini. Hal ini dapat terjadi karena adanya tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk melindungi anak melalui kegiatan edukasi dan penyuluhan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB dan P3A).