Penelitian ini menyoroti terkait akta otentik yang digunakan untuk penipuan sehingga penelitian ini akan meneliti terkait tanggungjawab hukum terhadap notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) terhadap pembuatan akta tersebut, dengan menggunakan teori pertanggungjawaban secara perdata dan pidana serta teori perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Melalui pemeriksaan dua putusan pengadilan yang mana salah satunya menghasilkan bahwa terdakwa bersalah dan yang lainnya terdakwa dibebasakan. Penelitian ini menekankan pentingnya kebijaksanaan hakim dan standar pembuktian dalam menentukan kesalahan seorang notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis pertanggungjawaban notaris serta perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Penelitian ini memperoleh hasil yaitu Notaris dan PPAT harus mematuhi kode etik dan prosedur hukum secara ketat untuk menghindari konsekuensi hukum, karena kesalahan atau tindakan penipuan dapat mengakibatkan sanksi pidana, perdata, dan administrative. Keputusan pengadilan dalam kasus penipuan yang melibatkan notaris dapat berbeda berdasarkan bukti, interpretasi hukum, dan penerapan peraturan. Studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif (seperti regulasi yang lebih ketat dan peningkatan kesadaran masyarakat) serta perlindungan hukum represif (hukuman pidana dan upaya hukum melalui pengadilan) sangat penting untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan akibat tindakan notaris yang curang. Saran dari penelitian ini adalah perlunya memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap Notaris/PPAT, kepatuhan terhadap aturan etika profesi dan konsistensi dalam putusan hukum guna menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam praktik kenotariatan.