Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian proses penyelesaian barang sita eksekusi sebagai pengurangan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dengan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, serta merumuskan kebijakan reformulasi yang ideal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian barang sita eksekusi saat ini belum sepenuhnya mencerminkan asas berkeadilan, berkemanfaatan, dan berkepastian hukum, terutama karena disharmoni peraturan teknis antarinstansi dan keterbatasan mekanisme penyelesaian yang hanya mengandalkan pelelangan. Reformulasi kebijakan diperlukan dengan mengharmonisasikan peraturan teknis Kejaksaan dengan Peraturan Menteri Keuangan, sehingga memungkinkan berbagai alternatif penyelesaian barang sita eksekusi, termasuk penetapan status penggunaan atau pemindahtanganan, guna memaksimalkan pemulihan keuangan negara dan memberikan kepastian hukum bagi negara maupun terpidana.