Penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius, terutama dalam mewujudkan keadilan yang substantif bagi seluruh pihak terkait, khususnya nelayan lokal, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha perikanan. Meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan, seperti Undang-Undang Perikanan dan berbagai peraturan pelaksanaannya, praktik di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan dalam penindakan hukum yang cenderung represif dan tidak mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi pelaku. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan sosiologis yuridis, untuk menggambarkan realitas penegakan hukum terhadap illegal fishing melalui studi lapangan, wawancara dengan aparat penegak hukum, nelayan, serta analisis kasus-kasus yang telah diproses. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum cenderung menitikberatkan pada aspek legalistik-formal, tanpa memperhatikan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan terhadap masyarakat pesisir yang rentan. Oleh karena itu, dibutuhkan model penegakan hukum yang lebih berkeadilan, partisipatif, dan berbasis pada pendekatan keadilan sosial serta ekologi hukum. Rekomendasi penelitian ini mengarah pada perumusan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta reformasi kelembagaan dalam sistem peradilan pidana perikanan.