Penelitian ini berangkat dari fenomena belum optimalnya implementasi kebijakan pemenuhan hak atas pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di Kota Surakarta. Meskipun Pemerintah Kota Surakarta telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, masih ditemukan berbagai kendala di lapangan, antara lain keterbatasan tenaga pendidik yang kompeten, fasilitas pendidikan yang belum sepenuhnya ramah disabilitas, serta koordinasi antarinstansi yang belum efektif. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana implementasi kebijakan pemenuhan hak atas pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di Kota Surakarta; dan (2) apa saja faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kota Surakarta serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemenuhan hak atas pendidikan inklusif di Kota Surakarta telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan, terutama terkait ketersediaan guru pendamping khusus, sarana-prasarana yang belum inklusif, serta pemahaman yang berbeda di antara pelaksana kebijakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan meliputi keterbatasan komunikasi antarinstansi, kurangnya sumber daya manusia dan sarana pendukung, variatifnya sikap pelaksana di lapangan, serta struktur birokrasi yang belum terkoordinasi dengan baik. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) implementasi kebijakan pemenuhan hak atas pendidikan inklusif di Kota Surakarta telah menunjukkan kemajuan namun masih memerlukan peningkatan dalam aspek koordinasi, sumber daya, dan kesadaran pelaksana; serta (2) faktor-faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan lokasi penelitian yang hanya difokuskan di Kota Surakarta, serta jumlah informan yang terbatas pada pihak-pihak tertentu sehingga hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan secara luas.