Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis terkait pengakhiran perjanjian kerja sama secara sepihak oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. Kitita Alami Propertindo (PT KAP) atas revitalisasi dan pengelolaan Pasar Pondok Gede, Peneliti menganalisis tindakan wanprestasi yang dilakukan PT KAP, dasar hukum pengakhiran perjanjian, serta akibat hukum yang timbul akibat pemutusan sepihak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Jenis penelitian bersifat deskriptif-analitis bertujuan mengkaji aspek hukum, implikasi wanprestasi, dan akibat hukum yang timbul. Data yang digunakan meliputi data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk dokumen perjanjian, addendum, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Analisis penelitian ini menggunakan teori positivisme hukum H.L.A. Hart dan teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen pada aspek pengakhiran perjanjian kerja sama secara sepihak memberikan gambaran pentingnya kepastian hukum dalam kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Pertanggungjawaban hukum PT KAP sebagai badan hukum adalah subjek hukum yang bertanggung jawab atas kewajiban kontraktualnya, termasuk kontribusi keuangan dan revitalisasi pasar sesuai perjanjian. Hasil penelitian menunjukkan pengakhiran perjanjian secara sepihak oleh Pemerintah Kota Bekasi didasarkan pada wanprestasi PT KAP, yang meliputi tunggakan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), perubahan spesifikasi bangunan tidak sesuai perjanjian, dan pengelolaan aset tidak sesuai perjanjian (disubkontrakkan tanpa persetujuan). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kerangka hukum kerja sama yang lebih jelas dan mencegah kerugian akibat wanprestasi.