Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsekuensi hukum dari kesalahan penerapan pasal dakwaan oleh Penuntut Umum terkait obstruction of justice yang berimplikasi pada putusan bebas (vrijspraak) dalam Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN. Skh. Selain itu, untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN. Skh dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan pola berpikir deduktif dengan berpangkal premis mayor dan premis minor saling dihubungkan untuk menarik simpulan. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa konsekuensi hukum terhadap adanya kesalahan penerapan pasal dakwaan penuntut umum yang berkaitan dengan tindak pidana obstruction of justice dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 119/Pid.B/2024/PN. Skh yakni penjatuhan putusan bebas (vrijspraak) bagi terdakwa. Konsekuensi hukum lainnya yakni dakwaan menjadi cacat materiil, hakim tidak berdasar yuridis untuk memidanakan terdakwa, menggambarkan lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian, mengurangi asas keadilan dan kepastian, serta menurunkan kualitas putusan. Selain itu, adanya pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa telah tepat, sesuai, dan memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP.