Permasalahan batas tanah masih menjadi salah satu isu mendasar dalam administrasi pertanahan di Indonesia. Di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, perbedaan antara data yuridis dengan kondisi fisik di lapangan kerap menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam transaksi jual beli tanah. Ketidaksesuaian tersebut tidak hanya menghambat proses administrasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan sengketa antarpemilik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengukuran ulang terhadap objek tanah dalam jual beli, serta menelaah akibat hukumnya dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (non-doktrinal) dengan pendekatan interaksional dan bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Yogyakarta dan BPN Kabupaten Sleman, serta melalui telaah terhadap ketentuan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023, dan Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengukuran ulang memiliki peran penting dalam meningkatkan keakuratan dan validitas data spasial, sehingga memperkuat perlindungan hukum bagi pemilik tanah dan meningkatkan keandalan dalam transaksi jual beli tanah. Apabila dilaksanakan sesuai standar teknis, hasil pengukuran ulang mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Berdasarkan teori kepastian Gustav Radbruch dan keadilan Aristoteles, pengukuran ulang tidak hanya dimaknai sebagai tindakan administratif, tetapi juga sebagai wujud konkret penegakan nilai keadilan substantif dalam tata kelola pertanahan di Indonesia.