Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pemberdayaan UMKM yang termuat dalam peraturan daerah. UMKM yang merupakan bagian internal ekonomi rakyat dengan peran dan posisi strategis dalam menopang sendi perekonomian sampai saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan. Adanya gap antara jumlah unit dan omset yang diperoleh dapat diakibatkan oleh manajemen UMKM, ataupun keberpihakan kebijakan pemerintah terkait pemberdayaan UMKM. Untuk itu, regulasi peraturan daerah yang mengatur tentang pemberdayaan UMKM penting menjadi perhatian menyangkut keberlangsungan dan kesejahteraan UMKM. Dalam penelitian ini, terdapat 18 perda tentang pemberdayaan UMKM di Jawa Tengah yang dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis) Krippendorff. Hasil analisis berdasarkan konsep Grindle, persamaan dari masing-masing peraturan daerah terletak pada aspek pertimbangan pembentukan perda, aspek perubahan yang diharapkan, dan posisi pengambil keputusan. Perbedaannya terletak pada aspek manfaat pembentukan perda dan aspek sumber daya kebijakan. Sementara itu jika dilihat dari pendekatan pemberdayaan, aspek pemberdayaan yang termuat dan diatur perda secara umum dapat mengatasi permasalahan dan tantangan di sektor UMKM. Akan tetapi jika melihat permasalahan kesejahteraan UMKM sampai saat ini, menunjukkan regulasi yang ada baik dalam wacana namun sulit diimplementasikan.