Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui mengapa pidana penjara yang dinilai kurang efektif dalam memulihkan kerugian negara akibat korupsi dan melihat bagaimana prospek perampasan aset yang dinilai sebagai alternatif pidana penjara dalam upaya meminimalisir kerugian negara akibat korupsi. Penelitian ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Penulisan hukum ini bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan dengan teknik analisis silogisme bersifat deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulisan hukum ini menunjukkan bahwa pemidanaan penjara bagi koruptor nyatanya menjadikan negara semakin merugi karena harus menanggung biaya pemasyarakatan dan biaya penanganan kasus yang nyatanya tidak sebanding dengan kerugian negara. Sehingga hal ini diperlukan adanya reformulasi regulasi yang dengan pemidanaan finansial bagi koruptor sebagai bentuk asset recovery yang diwujudkan dalam mekanisme perampasan aset. Tentunya mekanisme ini perlu diatur dalam regulasi khusus melalui RUU Perampasan Aset. Namun RUU ini masih memerlukan evaluasi dan penguatan kembali dalam menangani kasus korupsi dengan model Non-Conviction Based Asset Forfeiture agar tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemberantasan korupsi, tetapi juga wujud nyata dari keadilan restoratif dan pemulihan ekonomi nasional.