Mohammad Adi Fahrozi, Rahayu Subekti, Yudho Taruno Muryanto “Perlindungan dan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Pisah Harta yang Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Perdata”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.Perjanjian perkawinan pisah harta merupakan instrumen hukum yang diakui dalam sistem hukum Indonesia untuk mengatur pemisahan harta antara suami dan istri. Namun, dalam praktiknya, perjanjian tersebut berpotensi disalahgunakan sebagai sarana pengalihan dan perlindungan harta yang bersumber dari tindak pidana korupsi, khususnya melalui pemberian nafkah atau hadiah kepada istri. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan perjanjian perkawinan pisah harta serta perlindungan hukum bagi istri yang tidak terlibat dan tidak mengetahui asal-usul harta tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap istri dalam perjanjian perkawinan pisah harta yang berkaitan dengan hasil tindak pidana korupsi serta mengkaji akibat hukum perjanjian tersebut dalam perspektif hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan  konseptual,  yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder  teknik analisis menggunakan metode deduksi silogisme Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap istri dapat diberikan melalui mekanisme preventif dan represif sepanjang istri bertindak dengan itikad baik dan tidak mengetahui asal-usul harta yang diperoleh. Perjanjian perkawinan pisah harta yang mengandung unsur sebab yang terlarang, karena berasal dari hasil tindak pidana korupsi, dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perjanjian perkawinan pisah harta tidak dapat dijadikan alat untuk melegitimasi atau melindungi harta hasil korupsi, namun hak-hak perdata istri yang beritikad baik tetap wajib mendapatkan perlindungan hukum.  Kata Kunci: perjanjian perkawinan, pisah harta, tindak pidana korupsi, perlindungan hukum, hukum perdata.